Membuka Akses bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Mengedepankan yang Terbelakang

Oleh Admin

Terbit Senin, 14 Januari 2019   Dibaca 112 kali



Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (Pasal 1 Perpres 186 Tahun 2014) adalah bagian warga Negara Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Meski secara jumlah relatif kecil sekitar 250.000 kepala keluarga (database KAT Kemensos RI 2018), dan data sesungguhnya jauh lebih besar, namun kelompok ini memerlukan perhatian serius. Persoalan KAT tidak semata keterpencilan tetapi juga terkait dengan kemiskinan, hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah. KAT sebagai bagian dari
 
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia lainnya, memerlukan perhatian lebih dan perlakuan yang berbeda dari pemerintah. Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar KAT, termasuk percepatan perbaikan kesejahteraannya sangat mendesak untuk menjadikan komunitas ini sejajar dengan komunitas atau masyarakat Indonesia lainnya. “Mengedepankan yang terbelakang”, mengambil istilah Robert Chambers “Putting the Last First” adalah slogan yang tepat dalam misi pemberdayaan bagi warga pedalaman ini.
oleh: Dr. Harapan Lumban Gaol 
Artikel selengkapnya silahkan klik Membuka Akses bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Mengedepankan yang Terbelakang


Bagikan