Verifikasi dan Validasi Sebagai Tahapan Penting Pemberian Bantuan Sosial

Oleh Admin

Terbit Jumat, 24 Mei 2019   Dibaca 37 kali



Bekasi, UHH Setditjen PFM – Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin (Sesditjen PFM), M. O. Royani membuka dan memberikan arahan pada kegiatan Rapat Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Stimulan Tahun 2020 Berdasarkan Usulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat PFM Wilayah II yang berlokasi di Amaroossa Grande Hotel, Kota Bekasi (21/5/2019).

Pada pembukaannya, Sesditjen PFM mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena verifikasi dan validasi penerima bantuan stimulan di tahun 2020 sudah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Sesditjen PFM supaya bantuan sosial jangan sampai diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada akhir tahun. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi banyak masalah jika bantuan sosial tersebut dilaksanakan pada akhir tahun.

Salah satu permasalahan yang muncul menurut Sesditjen PFM adalah saat ada pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK). Mereka menemukan ternyata uang bantuan sosial masih ada di rekening KPM dan belum digunakan karena bantuan tersebut memang diberikan di akhir tahun sehingga belum sempat digunakan untuk belanja, termasuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu), Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE). Dengan demikian menurut Sesditjen PFM, cara supaya bantuan sosial bisa diserahkan lebih cepat paling tidak di pertengahan tahun berjalan adalah setiap direktorat sudah melakukan seleksi, verifikasi, dan validasi pada tahun sebelumnya.

Dengan cara demkian Sesditjen PFM berharap bahwa bantuan tahun 2020 akan bisa diserahkan paling lambat di pertengahan tahun agar bisa segera dimanfaatkan oleh para KPM. “Jadi kegiatannya jangan dilakukan pada tahun bersamaan, seleksi pada tahun ini, dikasih tahun ini, validasi tahun ini, penyerahan bantuan tahun ini, makanya tidak heran secara beruntun kronologis penyerahan bantuannya ada di akhir tahun dan pemanfaatannya pun di akhir tahun”, ungkap Sesditjen PFM.

Dengan memberikan bantuan pada awal tahun Sesditjen PFM berharap dapat memberikan kesempatan bagi KPM  juga stakeholder termasuk pendamping dan dinas sosial untuk merencanakan kegiatan agar lebih terfokus. “Biasanya di akhir tahun kan anggaran di dinas sosial setempat itu sudah serba habis, begitu juga waktu dan tempat biasanya di ujung-ujung itu hanya tinggal sisanya saja, berbeda jika di awal atau pertengahan tahun”, tambah Sesditjen PFM.

Selanjutnya Sesditjen PFM berpesan untuk menjaga prinsip dalam pemberian bantuan sosial yang sesuai dengan  Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan patuh untuk menjalankannya. “Saya sering kali memahami ada niat baik dari siapapun ingin memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu tetapi tidak ada di dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, namun jika dibantu maka secara administratif salah. Oleh karena itu jika kita ingin memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum ada di Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka tahapannya di tempuh dengan memasukannya terlebih dahulu ke dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu”, ujar Sesditjen PFM.

Beliau menekankan pentingnya kepatuhan tersebut terutama untuk seluruh program bantuan sosial yang ada pada Direktorat PFM karena syarat utama pemberian bantuan dalam program-program tersebut adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ada di dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

*Sumber : www.kemsos.go.id


Bagikan

Komentar


Komentar